NEGARA HUKUM DAN KONSTITUSI
Disusun
untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Negara
Hukum dan Demokrasi
Dosen
Pengampu : Eko Prasetya, S.Pd
Oleh
:
Yulis
Nursita Sari ( A220110068 )
FAKULTAS
KEGURUAN ILMU PENGETAHUAN PKN
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2013
|
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Sejarah
lahirnya prinsip Negara Hukum bersamaan dengan lahirnya Demokrasi. Liberale Democratische Rechtsstaatb. Sociale D emocratische Rechtsstaat Tujuan Negara Hukum: Meniadakan Absolutisme Kekuasaan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. Pembagian Kekuasaan didalam Negara hokum harus
didistribusikan (tidak boleh dipegang oleh satu orang atau satu lembaga secara
absolut) Harus ada Check and Balance antar Kekuasaan.
Konstitusi
atau Undang-undang Dasar (bahasa Latin: constitutio) dalam negara adalah sebuah norma
sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara - biasanya
dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis - Dalam kasus bentukan negara,
konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum, istilah
ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik,
prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur,
wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya, Konstitusi umumnya
merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi
dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan
negara. Dalam bentukan organisasi konstitusi menjelaskan bentuk, struktur,
aktivitas, karakter, dan aturan dasar organisasi tersebut.
B. RUMUSAN MASALAH
1. Pengertian
Negara Hukum?
2. Pengertian
Kontstitusi?
3. Tujuan
dan nilai konstitusi?
4. Macam-macam
konstitusi dan hubungannya dengan negara hukum?
BAB II
PEMBAHASAN
1.
PENGRTIAN
NEGARA HUKUM
Negara
hukum berdasar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas
dasar hukum yang adil dan baik. Ada 2 unsur dalam negara hukum, yaitu
(1)hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasar kekuasaan
melainkan berdasarkan suatu norma objektif, yang juga mengikat pihak yang
memerintah;(2)norma objektif itu harus memenuhi syarat bahwa tidak hanya formal
melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan ide hukum. Hukum menjadi
landasan tindakan setiap negara, ada 4 alasan mengapa negara menyelenggarakan
dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum;
a. Demi kepastian hukum,
b. Tuntutan perlakuan yang sama,
c. Legitimasi demokrasi,
d. Tuntutan akal budi.
Alat-alat
negara mempergunakan kekuasaanya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku
dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Unsur-unsur negara hukum ;
a. Hak Asasi Manusia dihargai sesuai
dengan harkat martabatnya sebagai manusia,
b. Adanya pemisahan atau pembagian
kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu,
c. Pemerintahan dijalankan berdasarkan
peraturan perundang-undangan,
d. Adanya peradilan administrasi dalm
perselisihan antara rakyat dengan pemerintahannya.
Ciri-ciri
negara hukum ;
a. Kekuasaan dijalankan sesuai dengan
kekuasaan hukum positif yang berlaku
b. Kegiatan negara berada dibawah
kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif
c. Berdasar sebuah undang-undang yang
menjamin HAM
d. Menuntut pembagian kekuasaan
2.
PENGERTIAN
KONSTITUSI
Istilah konstitusi berasal dari
bahasa inggris yaitu “Constitution” dan berasal dari bahasa belanda “constitue”
dalam bahasa latin (contitutio,constituere) dalam bahasa prancis yaitu
“constiture” dalam bahsa jerman “vertassung” dalam ketatanegaraan RI diartikan
sama dengan Undang – undang dasar. Konstitusi / UUD dapat diartikan peraturan
dasar dan yang memuat ketentuan – ketentuan pokok dan menjadi satu sumber
perundang- undangan. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis
maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan
diselenggarakan dalam suatu masyarakata negara.
Para ahli
mengemukakan berbagai pengrtian mengenai kontitusi:
1. K. C. Wheare, konstitusi adalah
keseluruhan sistem ketatanegaraaan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan
yang membentuk mengatur /memerintah dalam pemerintahan suatu negara.
2. Herman heller, konstitusi mempunyai
arti luas daripada UUD. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis
dan politis.
3. Lasalle, konstitusi adalah hubungan
antara kekuasaaan yang terdapat di dalam masyarakat seperti golongan yang
mempunyai kedudukan nyata di dalam masyarakat misalnya kepala negara angkatan
perang, partai politik, dsb.
4. L.J Van Apeldoorn, konstitusi memuat
baik peraturan tertulis maupun peraturan tak tertulis.
5. Koernimanto Soetopawiro, istilah
konstitusi berasal dari bahasa latin cisme yang berarti bersama dengan
dan statute yang berarti membuat sesuatu agar berdiri. Jadi konstitusi
berarti menetapkan secara bersama.
3. TUJUAN
DAN NILAI KONSTITUSI
a.
Tujuan
konstitusi yaitu:
i.
Membatasi
kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang – wenang maksudnya tanpa
membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi tidak akan berjalan dengan baik dan
bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela dan bisa merugikan rakyat banyak.
ii.
Melindungi
HAM maksudnya setiap penguasa berhak menghormati HAM orang lain dan hak
memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya.
iii.
Pedoman
penyelenggaraan negara maksudnya tanpa adanya pedoman konstitusi negara kita
tidak akan berdiri dengan kokoh.
b. Nilai konstitusi yaitu:
i.
Nilai
normatif adalah suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi
mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum (legal), tetapi juga
nyata berlaku dalam masyarakat dalam arti berlaku efektif dan dilaksanakan
secara murni dan konsekuen.
ii.
Nilai
nominal adalah suatu konstitusi yang menurut hukum berlaku, tetapi tidak
sempurna. Ketidaksempurnaan itu disebabkan pasal – pasal tertentu tidak berlaku
/ tidsak seluruh pasal – pasal yang terdapat dalam UUD itu berlaku bagi seluruh
wilayah negara.
iii.
Nilai
semantik adalah suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa
saja. Dalam memobilisasi kekuasaan, penguasa menggunakan konstitusi sebagai
alat untuk melaksanakan kekuasaan politik.
4. MACAM-MACAM
KONSTITUSI DAN HUBUNGANNYA DENGAN NEGARA HUKUM
Menurut CF. Strong konstitusi
terdiri dari:
·
Konstitusi
tertulis (dokumentary constiutution / writen constitution) adalah aturan –
aturan pokok dasar negara , bangunan negara dan tata negara, demikian juga
aturan dasar lainnya yang mengatur perikehidupan suatu bangsa di dalam
persekutuan hukum negara.
·
Konstitusi
tidak tertulis / konvensi (nondokumentary constitution) adalah berupa kebiasaan
ketatanegaraan yang sering timbul.
Adapun syarat – syarat konvensi adalah:
a. Diakui dan dipergunakan berulang –
ulang dalam praktik penyelenggaraan negara.
b. Tidak bertentangan dengan UUD 1945.
c. Memperhatikan pelaksanaan UUD 1945.
d. Secara teoritis konstitusi dibedakan
menjadi:
·
Konstitusi
politik adalah berisi tentang norma- norma dalam penyelenggaraan negara,
hubungan rakyat dengan pemerintah, hubungan antar lembaga negara.
·
Konstitusi
sosial adalah konstitusi yang mengandung cita – cita sosial bangsa, rumusan filosofis
negara, sistem sosial, sistem ekonomi, dan sistem politik yang ingin
dikembangkan bangsa itu.
Berdasarkan sifat dari konstitusi
yaitu:
1. Fleksibel / luwes apabila konstitusi
/ undang undang dasar memungkinkan untuk berubah sesuai dengan perkembangan.
2. Rigid / kaku apabila konstitusi /
undang undang dasar jika sulit untuk diubah.
3. Unsur /substansi sebuah konstitusi
yaitu: (1)Menurut Sri Sumantri konstitusi berisi 3 hal pokok yaitu; Jaminan
terhadap Ham dan warga negara, Susunan ketatanegaraan yang bersifat
fundamental, Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan.(2)Menurut Miriam
Budiarjo, konstitusi memuat tentang; Organisasi negara, HAM, Prosedur penyelesaian
masalah pelanggaran hukum, Cara perubahan konstitusi. (3)Menurut Koerniatmanto
Soetopawiro, konstitusi berisi tentang; Pernyataan ideologis, Pembagian
kekuasaan negara, Jaminan HAM (Hak Asasi Manusia), Perubahan konstitusi, Larangan
perubahan konstitusi.Syarat terjadinya konstitusi yaitu:
a. Agar suatu bentuk pemerintahan dapat
dijalankan secara demokrasi dengan memperhatikan kepentingan rakyat.
b. Melindungi asas demokrasi.
c. Menciptakan kedaulatan tertinggi
yang berada ditangan rakyat.
d. Untuk melaksanakan dasar negara.
e. Menentukan suatu hukum yang bersifat
adil.
Kedudukan konstitusi/UUD yaitu; Dengan
adanya UUD baik penguasa dapat mengetahui aturan / ketentuan pokok mendasar
mengenai ketatanegaraan, Sebagai hukum dasar, Sebagai hukum yang tertinggi.
Perubahan konstitusi/UUD
yaitu:Secara revolusi, pemerintahan baru terbentuk sebagai hasil revolusi ini
yang kadang – kadang membuat sesuatu UUD yang kemudian mendapat persetujuan
rakyat. Secara evolusi, UUD/konstitusi berubah secara berangsur – angsur yang
dapat menimbulkan suatu UUD, secara otomatis UUD yang sama tidak berlaku
lagi.Keterkaitan antara dasar negara dengan konstitusi yaitu:Keterkaitan antara
dasar negara dengan konstitusi nampak pada gagasan dasar, cita – cita dan
tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan UUD suatu negara. Dasar negara
sebagai pedoaman penyelenggaraan negara secara tertulis termuat dalam
konstitusi suatu negara.Keterkaitan konstitusi dengan UUD yaitu:Konstitusi
adalah hukum dasar tertulis dan tidak ter tulis sedangkan UUD adalah hukum
dasar tertulis. UUD memiliki sifat mengikat oleh karenanya makin elastik
sifatnya aturan itui makin baik, konstitusi menyangkut cara suatu pemerintahan
diselenggarakan.
BAB
III
KESIMPULAN
Negara hukum berdasar pada keyakinan
bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Unsur
dalam negara hukum yaitu hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah
tidak berdasar kekuasaan melainkan berdasarkan suatu norma objektif, yang juga
mengikat pihak yang memerintah dan dapat dipertahankan berhadapan dengan ide
hukum.
Konstitusi adalah keseluruhan
peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara
mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakata
negara. Tujuan konstitusi yaitu, Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak
bertindak sewenang – wenang, Melindungi HAM, Pedoman penyelenggaraan negara.
Nilai konstitusi, Nilai normatif, Nilai nominal, Nilai semantik.Keterkaitan
konstitusi dengan UUD yaitu: Konstitusi adalah hukum dasar tertulis dan tidak
ter tulis sedangkan UUD adalah hukum dasar tertulis. UUD memiliki sifat
mengikat oleh karenanya makin elastik sifatnya aturan itui makin baik,
konstitusi menyangkut cara suatu pemerintahan diselenggarakan.
DAFTAR PUSTAKA
Id.m.wikipedia.org/wiki/negara_hukum
